LAGU UNTUAK ADIAK TU - USAH MANARUAH BIMBANG

BAA KABA SANAK KINI??

A NAN MARUSUAH DI HATI KINI TU??

SABA SANAK, BAOK BATANANG, BALAGU SE CIEK DULU..

KO ADO LAGU USAH MANARUAH BIMBANG DAVID IZTAMBUL JO NABILA MOURE..

SAMPAIKANLAH KA ADIAK TU SANAK.. SUPAYO JAN DINGIN BASAH JUO SANAK..

BARALEK GADANG DI ANAMBAS 2018

Tontonlah Salayok Dunsanak ...

Medley atau Nonstop Lagu Bugih Lamo, Saluang Dangdut Uda Paota jo Lagu Si Dorak-Dorai



Acara Hiburan Katiko Pagelaran Seni Budaya Minangkabau di Kabupaten Kepulauan Anambas



Tanggal 4 dan 5 Mei Patang ko..







Tarimo Kasih Lah Manonton Jan Lupo Bantu Subscribe Like n Share yo Sanak sadonyo..

Mohon Maaf Bana Dek Ketek Indak Taimbaukan Namo dan Gadang Indak Tasabuikkan Gala..



Ciek lai dek puaso lah ka tibo pulo.. mohon maaf dipinto jo rela hati.. mohon baringan sanak mambari..

mohon maaf lahir batin salamaik manjalankan ibadah puaso 1439 H

Angin Malam - Ramon Asben

Asli, Ancak Lagunyo eh,. :) Salamaik Mandanga, bagi yang nio donlot silahkan pulo,.

plis, jangan minimalis donk pak be-ye

SBY Jangan Minimalis
Friday, 29 June 2011

Kalau presiden terus berdiam diri atau terus bersikap minimalis, komitmennya tentang penegakan hukum benar-benar akan menjadi pepesan kosong. Karut marut penegakan hukum sudah sangat parah, seperti tercermin dari kisruh di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuncak dengan aksi buka-bukaan antara Ketua MK Mahfud MD dengan mantan hakim MK Arsyad Sanusi. Inilah saatnya presiden peduli.

Untuk meredakan ketegangan, sekaligus mempercepat penyelesaian sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian publik saat ini, perintah khusus presiden Kepada Polri dan penegak hukum lain sangat terasa urgensinya. Perintah khusus untuk segera memroses beberapa kasus hukum yang menyita perhatian publik. Kesigapan dan independensi penegak hukum benar-benar amat diperlukan, demi kepastian hukum dan memulihkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah

Ruang publik saat ini sarat dengan persoalan hukum yang tampak diambangkan. Tidak jelas apakah akan dituntaskan atau bakal dipetieskan. Kecenderungan negatif ini sungguh-sungguh menguras emosi publik. Kepercayaan publik kepada pemerintahan dan penegak hukum anjlok.

Kasus yang diambangkan tetapi terus menjadi perhatian publik meliputi kasus pemalsuan surat keputusan MK, kasus suap wisma atlet, kasus Miranda Gultom, kasus mafia pajak, hingga ketidakjelasan proses hukum skandal Bank Century.

Presiden harus peduli dan tidak ragu untuk mengeluarkan perintah penyelesaian secepatnya semua kasus itu. Tak beralasan untuk takut dituduh mengintervensi penegakan hukum. Jangan sampai timbul kesan bahwa presiden punya kepentingan dibalik pengambangan semua kasus itu.

Akibat karut marut penegakan hukum saat ini, hampir semua komponen rakyat mempertanyakan efektivitas pemerintahan SBY. Ada pemerintah di negara ini, tetapi pemerintah terkesan tidak efektif memerintah, sehingga penyelesaian banyak kasus hukum tak pernah jelas alias diambangkan.

(Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR)

apa lagi

apa makna semua ini, bila bertanya kepada batu takkablah ada jawabannya. bila ditanya kepada air ia hanya terus berlalu. bila ditanya kepada angin, ia hening dikeributan. :-)

song the minister - gamawan fauzi

Gamawan Fauzi - Sibunian Bukik Sambuang (agus Taher)

about david easton

it's from here

it's from here

it's from here

it's from here

it's from here

it's from here 

inilah sebagian skema tentang politik yang dikemukan oleh david easton, saya akan coba fahami lagi. beberapa waktu nanti ini akan menjadi pembahasan saya. I need ur support, thaks before.!!

this he is

 

n this is me, leave a comment pLease !!!.  :-)

mantapp

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░
...▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓░░░░░░░▓▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓░░▓▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓▓░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓░░░░░░░░░░▓▓▓▓░▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓░░░░░░░░░░░░▓▓░▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓
▓░░░░░░░░░░░░░▓░░░░▓▓░░▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░
▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓░▓
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓▓▓░▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░░▓░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓░▓░░▓░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓░░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░▓░▓▓▓░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓░░░
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓░░▓░░▓░░▓▓▓▓▓░░░░░░
▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░
█████░░░░█████░░░█████░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
██░░█░░░██░░░░█░░██░░█░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░
██░░░█░░██░░░░█░░██░░░█░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░
█████░░░░█████░░░█████░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
███░░███░░████░░█████░░██░░░░█████░░██░░░░░█░░░░
██░███░█░██░░░█░██░░░█░██░░░░██░░░░░░██░░░█░░░░░
██░░█░░█░██████░█████░░██░░░░████░░░░░██░█░░░░░░
██░░░░░█░██░░░█░██░░░█░██░░░░██░░░░░░░░██░░░░░░░
██░░░░░█░██░░░█░██░░░█░█████░█████░░░░░██░░░░░░░

Menjaga Eksistensi Tiga Alat Negara

KETIGANYA alat negara. Demikianlah mestinya cara kita melihat, memposisikan dan memaknai eksistensi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK). Karena statusnya yang alat negara itu, Polri, Kejagung dan KPK adalah juga alat rakyat. Itu Hakikat. Maka, siapa pun dan sebesar apa pun kekuatan yang coba meruntuhkan tiga alat rakyat itu, mereka harus berhadapan dengan DPR.

Seperti itulah posisi Komisi III DPR RI ketika menyelenggarakan rapat kerja dengan pimpinan KPKserta Polri, yang akan dilanjutkan pekan ini dengan Kejagung. Fokus komisi III DPR adalah menjaga sekaligus memulihkan eksistensi dan citra tiga alat rakyat itu, bukan memihak, apalagi melawan suara pemberi amanat, rakyat. Menghadapi friksi terkini di antara ketiga alat rakyat itu, menjadi keharusan bagi kami sebagai wakil rakyat di DPR untuk mengambil posisi independen, dan tetapi mengayomi ketiganya.

Dalam rangkaian rapat kerja itu, kami otomatis harus memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada tiga alat rakyat itu untuk menjelaskan posisinya masing-masing, terutama dalam friksi ketiganya. Sebaliknya, Komisi III DPR pun wajib mengorek semua informas yang diperlukan, terutama agar semua anggota komisi dan masyarakat lebih memahami masalahnya dengan komprehensif, tidak sepotong-sepotong atau parsial, dan juga agar DPR bisa membuat kesimpulan akurat dan benar.

Selain itu, setelah Raker dengan masing-masing institusi itu, Komisi III DPR pun berencana mempertemukan pimpinan ketiga alat rakyat itu dalam satu forum. Dengan langkah ini, DPR bersama ketiga institusi itu diharapkan bisa meletakan persoalan secara proporsional dan obyektif. Dan, dari situ, masyarakat bisa mendapat pemahaman yang lebih utuh, sekaligus mengakhiri dugaan-dugaan atau tafsir-tafsir.

Seperti halnya kesempatan yang diberikan kepada KPK, Raker Komisi III DPR-Polri pun memberi waktu kepada Kapolri dan jajarannya untuk memaparkan posisi institusi dalam friksinya dengan KPK. Tidak adil jika Komisi III DPR tidak memberi kesempatan kepada Polri. Sebaliknya, DPR dan juga semua elemen masyarakat bisa menyimak, bahkan merekam, semua penjelasan Polri. Katakanlah sebagai pembanding dengan apa yang diketahui, didengar atau diasumsikan. Setelah itu, silahkan masing-masing menilai apakah penjelasan itu benar atau salah, tentu saja menurut persepsi masing-masing. Ditengah suasana yang begitu tidak kondusif saat itu, Komisi III DPR dengan kesadaran penuh tidak berniat menghakimi baik Polri, KPK maupun Kejagung.

Kendati demikian, kalau disimak dengan rinci, anggota Komisi III DPR sesungguhnya sangat kritis terhadap Polri. Ada pertanyaan dari anggota komisi yang mestinya sangat memojokan Polri, khususnya Komisaris Jenderal Susno Duadji. Kepadanya ditanyakan begini; meski sudah tahu Anggoro ada dalam daftar pencarian Orang (DPO) KPK, mengapa Susno tetap pergi menemui Anggoro di Singapura? Lalu, setelah bertemu Anggoro di Kedutaan Besar RI di Singapura, mengapa Susno tidak langsung menangkap Anggoro. Sebab, bukankah areal kedutaan kita sebagai wilayah hukum Indonesia? Selain itu, ada juga anggota komisi yang meneruskan pertanyaan publik tentang perubahan pasal-pasal yang dituduhkan kepada Bibit dan Chandra.

Bahwa forum Raker itu dimanfaatkan Polri untuk berusaha meraih simpati dari publik, itu Hak Kapolri dan jajarannya. Dan, menurut kami, tidak ada yang salah jika Kapolri berusaha habis-habisan memanfaatkan forum Raker untuk curhat. Apakah publik bersimpati atau tidak, biarlah masing-masing orang menentukan sikapnya. Tetapi ada satu kesimpulan yang bisa dipastikan, yakni DPR tidak menempatkan Polri sebagai pihak yang paling benar, karena memang bukan itu wewenang DPR.

Kita dan publik pun tahu bahwa Kapolri serta jajarannya masuk ruang sidang Komisi dengan suasana hati yang runyam. Sementara DPR berkepentingan agar seluruh jajaran Polri di lapangan tetap siaga menjalankan tugas rutin mereka dan tidak mengalami demoralisasi akibat tekanan opini publik

Tolak Kriminalisasi

Tidak pada tempatnya jika DPR dipaksa mengikuti atau hanyut dalam arus kriminalisasi terhadap alat-alat negara/rakyat yang mengemban tugas penegakan hukum. Bahwa DPR harus merespons aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, itu merupakan keharusan dan kepastian. Tetapi, tetap saja DPR tidak boleh menggunakan kaca mata kuda. Asal tabrak sana tabrak sini. Mengapa? Agar suasana tidak bertambah keruh. Agar masalahnya tidak tereskalasi dan agar kita bisa memulihkan kepastian hukum. DPR harus berpikir jernih karena prioritasnya adalah mengurai dan menjernihkan masalah, serta ikut menyelesaikan masalah. Bukan menjadi faktor penambah masalah.

Jadi, DPR tidak pernah melawan suara rakyat. Bagaimana mungkin kami melawan pemberi amanah kepada kami. Di forum apa pun, termasuk dalam raker dengan Kapolri, sikap DPR jelas dan tegas; menolak kriminalisasi terhadap Polri, Kejagung dan KPK. Karena itu, DPR sedang menggelar perang melawan sejumlah orang dan kelompok yang saat ini terus memroses kriminalisasi terhadap KPK, Polri dan juga Kejagung..

Dalam rapat kerja dengan KPK, Komisi III DPR sudah tegas-tegas menyatakan menolak kriminalisasi terhadap KPK. Sikap yang sama juga ditegaskan dalam Hal serupa jg kami tegaskan dalam Raker dengan Kapolri. DPR akan melawan kekuatan apa pun yang coba mengriminalisasi Polri. Pendirian serupa juga untuk Kejagung. Pada raker dengan Kejagung, Senin (9/11), Komisi III DPR memberi jaminan perlindungan dari upaya kriminalisasi.terhadap Kejagung. Intinya, para koruptor, termasuk penikmat mega skandal Bank Century tak boleh menjadi pemenang. Untuk tujuan besar yang satu ini, Komisi III DPR siap mengambil risiko apa pun.

Karenanya, DPR mendorong semua institusi penegak hukum untuk kembali menyatukan barisan, serta bersama-sama melawan upaya memecah belah oleh pihak manapun. Hakikatnya, ketiga institusi itu sama pentingnya, dan karena harus saling menunjang dalam program penegakan hukum dan pemberantasan korupsi serta membrangus mafia pengadilan.

Jangan lagi ketiga institusi itu dikotak-kotakan, agar mereka bisa fokus memburu para koruptor. Untuk itulah Komisi III DPR merasa perlu segera menghadirkan KPK, Polri dan Kejaksaan secara bersamaan untuk menyelesaikan perseteruan di antara mereka serta mempersatukan kembali para penegak hukum.

DPR memang tidak menutup mata bahwa saat ini sedang terjadi saling klaim pemilikan bukti antara Polisi dan KPK dalam kasus penahanan Bibit-Chandra. DPR tidak akan masuk ke areal itu, dan akan membiarkan pengadilan menjalankan tugasnya..Supremasi hukum harus dijunjung tinggi. Kita mendesak agar kasus ini segera disidangkan. Siapapun yang bersalah harus dihukum tanpa pandang bulu. Sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat terpenuhi

DPR harus mengambil langkah korektif agar tetap berada di garis terdepan penegakan hukum dan perjuangan rakyat. Wibawa KPK, Polri dan Kejaksaan Agung harus ditegakan. Kita tidak rela tiga institusi ini di obok-obok siapa pun. Kalau akibat perbuatan pejabat atau oknum menyebabkan tiga pilar lembaga penegakan hukum itu di nistakan, Oknum pejabat itu harus diberi ganjaran setimpal. Dipecat dengan tidak hormat dan dihukum seberat-beratnya. Tidak adil kalau ganjarannya hanya sekadar mundur dari jabatan.

disalin dari BAMBANG SOESATYO dengan judul yang sama

buya hamka in memorriam

Lagu Minang - Sakik Patah Bacinto

Sakik Patah Bacinto


PADIAH INDAK TATAHANKAN, LUKO NAN UDA GURIAHKAN
DURI KA JANTUANG MANIKAM
SUREK CINTO DEN KIRIMKAN, UDA BALEH JO UNDANGAN
NYAWO NDAK RASO DI BADAN

SUNGGUAH INDAK DEN MANYANGKO, UDA URANG NAN DEN CINTO
KINI MAMBUEK LUKO
TIADO ARTI JANJI-JANJI, UDA SURANG MAINGKARI, SAKIK DI HATI

ANGIN MALAM BAOKLAH DIRIKO TABANG, HILANGKANLAH DIHATI TANGISAN MALANG
SAKIKNYO PATAH BACINTO PADIAH LUKO, MANYESO DALAM DADO (2X)

dari siko ambo ambiak kan..

caliak di sumber aslinyo

.. batuajuang@gmail.com ..

Lirik lagu Mantap

Badayuang ka pulau cinto
Balabuah di pantai mimpi
dilua den galak juo
didalam hati manangih

dari siko ambo caliak mah mak oi

saran dan kesan dunsanak kami nantikan

.. batuajuang@gmail.com ..

Pasan Untuak Rang Mudo

Hidup manusia tak dapat ditakar , sebab itu kuasa Ilahi.

Dalam hidup banyak hal akan dihadapi,maka pasan rang tuo-tuo kito berikut ini patut kita jadikan sebuah pegangan dalam menjalani hidup.

Rang mudo, Nan Capek Kaki Ringan Tangan, Capek Kaki Indak Panaruang, Ringan Tangan IndakPamacah, Alun Disuruah Nyo Lah Pai, Alun Diimbau Nyo Lah Tibo, Tibo Tampak Muko Nan Janiah, Pai Taraso Hati Nan Suci

“manusia tahan kieh, binatang tahan lacuik, kilek baliung alah ka kaki, kilek kaco alah kamuko, tagisia labiah bak kanai, tasinggung labiah bak jadi”

Basilek diujung lidah
Malangkah dipangka karih
Bamain diujuang padang
Tahu dikieh kato putuih
Tahu digelek kato abih
Tahu diereang jo gendeang
Sarato kurenah jo baenah
Tahu dirunciang ka mancucuak
Tahu dirantiang kamalantiang
Tahu didahan kamahimpok
Tahu digantiang nan kaputuih
Tahu dicondong kamahimpik
Tahu dibiang nan katabuak
Tahu diunah kamahambek
Tahu dibayang kato sampai

Bulek kato dek mufakaik

Bulek aia dek pambuluah

Alua jo patuik tagak ditangah

Bana nan satu panyudahan

Sapuluah kelek ditampuah

Sabaleh lauik jo buiah

Namun bana hanyo sabuah

Pesong babuih puputan kaliang

Sabuah ujuid jo mukasuik

Dilengong ka suok jo ka kida

Dipakai baso jo basi

Dalam raso jo pareso

Jalan mandata ingek tataruang

Jalan manurun ta antak-antak

Jalan mandaki sasak angok

jalan malereang kok tagalincia

Ingek-ingek jago-jago

Kana diri kanalah badan

Tanduak bacapang kaki nan haluih

Karuik maruik samak sameto

Ingek juo sabalun kanai

Kulimek sabalun habih

Dalam hiduik di dunia ko

Banyak sansaro nan katumbuah

Ingek tasumbek jo tasanduang

Arih jo bijak ka dipakai

Ulemu dalam paham bakunci

Bapakai ukua jo jangko

Salamat badan kasubarang

Ukia nan turun dari Tampuang tangkai

Pariangan Lapan Koto nan Ampek Koto

Diateh nan Ampek Koto Dibawah

Pasangan di dakek pintu katurun

Palapeh dagang kabajalan

Panco ringek di tapi jalan

Mati-mati mako babuah

Ingek-ingek anak bajalan

Lauik sati rantau batuah

Semoga saketek dari ambo ko ado baiaknyo, salah jo khilaf tolong maafkan. Ampun jo rila ambo pintokan.

. . . batuajuang@gmail.com . . .